Foto : Pemkab Mojokerto gelar rapat koordinasi antisipasi dampak perang di Timur Tengah
liputan : Latif // Editor : Redaksi
koran pilar.com. Mojokerto, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bergerak cepat merespons dinamika global dengan menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah, pada Jumat (27/3) siang, di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memetakan potensi dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terhadap stabilitas ekonomi nasional hingga daerah, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan terukur.
Dalam kajian yang disusun Bappeda, konflik global yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengganggu jalur strategis Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, ketidakpastian geopolitik, hingga tekanan terhadap perekonomian global yang berdampak langsung pada Indonesia, seperti meningkatnya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menurunnya investasi dan aktivitas ekspor.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, dalam arahannya menegaskan, pemerintah daerah harus sigap dan adaptif menghadapi situasi global yang tidak menentu. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya bahan kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai berbasis data akurat. Selain itu, efisiensi dan penataan ulang APBD menjadi langkah penting dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang kurang produktif.
Dari sisi sektoral, dampak konflik global diperkirakan akan menekan industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan risiko pengangguran, serta memperbesar angka kemiskinan.
Di tingkat daerah, tekanan juga diprediksi terjadi pada belanja pemerintah, penurunan transfer ke daerah, serta pergeseran prioritas kebijakan menuju stabilisasi harga dan bantuan sosial.
Untuk itu, Pemkab Mojokerto juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui monitoring harga secara berkala dan penguatan rantai pasok, serta menjaga ketahanan energi dengan mendorong efisiensi di seluruh sektor.
“Selain itu, kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan,” terangnya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dan bekerja secara cepat, tepat, dan terukur. Sinergi ini dianggap sangat vital agar seluruh perangkat daerah memiliki kesamaan visi dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi global yang sedang mengintai.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat kita jaga di tengah tantangan global,” pungkasnya
