Liputan : Latif
Editor : Redaksi
Koranpilar.com. Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi secara resmi melantik dan mengambil sumpah 60 pejabat administrator serta pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Jumat (18/9).
Langkah rotasi dan mutasi ini ditempuh sebagai strategi penguatan tata kelola pemerintahan demi memastikan roda organisasi berjalan lebih efektif dalam melayani masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta tanggung jawab pada posisi baru mereka.
Ia menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan hal wajar dalam dinamika birokrasi guna merespons kebutuhan organisasi Pemkab Lamongan.
Pak Yes menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme bagi para aparatur negara yang baru saja mengemban amanah baru tersebut.
“Jabatan adalah amanah. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja secara profesional, serta terus memberikan pelayanan terbaik. Segera bekerja, pahami persoalan yang ada di lingkungan tugas masing-masing, dan hadirkan solusi. Saya ingin setiap perangkat daerah terus bergerak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pesannya.
Melalui penyegaran struktur pejabat ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis kinerja pelayanan publik dan penanganan berbagai isu strategis daerah dapat terakselerasi dengan lebih optimal.
Pelantikan 60 pejabat ini sekaligus menjadi bagian dari penataan birokrasi tahap lanjutan yang terus digencarkan Pemkab Lamongan sepanjang kuartal ketiga tahun 2026.
Penyesuaian jajaran administrator dan pengawas tersebut difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis, seperti pelayanan perizinan publik, pengelolaan infrastruktur daerah, hingga percepatan penyerapan anggaran program prioritas.
Guna memastikan setiap pejabat langsung tancap gas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamongan telah menyiapkan agenda orientasi dan penetapan target kinerja mingguan.
Langkah ini diambil agar transisi kepemimpinan di tingkat lini tengah tidak mengganggu ritme program pelayanan masyarakat yang sedang berjalan.**
