Liputan : Goltom // Editor : Redaksi
Koranpilar.com. Surabaya – 36 elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Konstitusi menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (17/5/2026).
Massa mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap konflik global, khususnya krisis kemanusiaan di Palestina, serta mempertahankan politik luar negeri bebas aktif.
Massa juga membawa berbagai spanduk berisi kecaman terhadap agresi Israel di Palestina. Aksi yang berlangsung di Taman Apsari itu dengan mengibarkan bendera Indonesia, Palestina, dan Iran.
Dalam aksi tersebut, massa membawa boneka bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kemudian dilempari dan diinjak-injak sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme dan penjajahan.
Selain menyampaikan orasi, peserta aksi juga menggelar teatrikal yang menggambarkan penindasan terhadap rakyat Palestina.
Ketua Aliansi Pembela Konstitusi, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan kemanusiaan yang berpijak pada amanat konstitusi, bukan gerakan sektarian (fanatik).
“Ini bukan aksi agama, ini aksi kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme yang masih berlangsung terhadap bangsa-bangsa merdeka,” ujar Saleh di hadapan massa aksi.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi juga secara terbuka meminta pemerintah keluar dari Board of Peace (BOP) yang mereka nilai sebagai bagian dari skema geopolitik global di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Menurut mereka, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menggeser arah politik luar negeri nasional dari prinsip nonblok dan anti-penjajahan.
“Indonesia tidak boleh tunduk pada kepentingan adidaya mana pun. Politik luar Negeri harus kembali pada amanat konstitusi, yakni bebas aktif dan anti-penjajahan,” tegas Saleh.
Lebih lanjut Saleh menilai dinamika geopolitik global saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan energi, termasuk perebutan pengaruh atas sumber daya minyak di kawasan konflik.
Karena itu, menurutnya, gerakan yang dilakukan Aliansi Pembela Konstitusi bertujuan menjaga agar arah politik Indonesia tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan nasional.
“Kami ingin mengingatkan agar politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, yakni aktif memperjuangkan perdamaian dunia serta mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa turut menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza, penolakan terhadap ekspansi militer dan permukiman ilegal di Palestina, serta dorongan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum internasional.
“Aksi ini menjadi pengingat bahwa Indonesia sejak awal berdiri memiliki komitmen menolak penjajahan di atas dunia. Sikap itu harus tetap dijaga,” ujar Saleh.
Aksi solidaritas tersebut mendapat perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pemuda Surabaya. Meski diikuti puluhan elemen masyarakat, kegiatan berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.
Melalui aksi tersebut, elemen masyarakat Surabaya berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah tegas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta memperjuangkan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi bangsa Indonesia.
