koranpilar.com, Tulungagung. Rencana kenaikan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Tulungagung terpaksa ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Iswahyudi, menyatakan bahwa penundaan tersebut merupakan dampak dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran di seluruh daerah.
Padahal, kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW sebelumnya telah masuk dalam salah satu program janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharuddin.
“Saya sudah dipanggil Pak Bupati untuk menghitung kebutuhan tambahan anggaran insentif RT dan RW,” jelas Iswahyudi, Senin (17/3).
Saat ini, insentif yang diterima Ketua RT dan RW di Tulungagung sebesar Rp150.000 per bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali.
Iswahyudi mengusulkan dua skema kenaikan, yaitu tambahan Rp25.000 per bulan atau Rp50.000 per bulan.
Jika kenaikan Rp25.000 disetujui, maka kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp2,3 miliar per tahun.
Sementara, jika kenaikan Rp50.000 yang dipilih, kebutuhan anggaran akan menjadi dua kali lipat dari jumlah tersebut.
“Kenaikan insentif akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saat ini, karena ada kebijakan efisiensi, untuk sementara ditunda,” ujarnya.
Jumlah RT dan RW di Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 8.034, di mana 239 di antaranya berada di wilayah kelurahan.
Insentif bagi Ketua RT dan RW di desa dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Sementara itu, Ketua RW 11 Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Nasrul Karima, mengungkapkan bahwa sejak 2020 belum ada kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW.
“Awalnya insentif diberikan tiap bulan, sekarang dirapel setiap tiga bulan sekali,” jelas Nasrul.
Ia berharap ada penyesuaian insentif yang setidaknya mendekati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.
“Kami juga merupakan pelayan masyarakat,” pungkasnya.
