Penulis : Drs. Imam Machmud, MPd, MH.
Editor : Redaksi
Koranpilar.com. Tulungagung – Saya bakal ngasih kalian “kacamata tembus pandang” buat ngelihat gimana sebuah sistem raksasa kartel birokrasi yang udah berkarat puluhan tahun bekerja sama untuk membunuh karakter dan menyingkirkan satu-satunya anomali yang berani ngacak-ngacak piring makan mereka.
Kita mulai dari sebuah unggahan Facebook yang viral di tanggal 14 September 2026, tepat di hari Purbaya ditendang dari kabinet. Istrinya, Ida Yulidina, nulis sebuah curhatan yang bikin bulu kuduk merinding:
“Emang negara kita tidak bisa diperbaiki… Memang 2 bulan kebelakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi kan orang2 mengerikan… Pada berontak 300 org pajak dan beacukai.”
Media arus utama langsung nge- framing ini seolah-olah 300 orang itu adalah penjahat murni, dan netizen langsung ribut.
Tapi dokumen investigasi yg gue terima ini ngasih kita kejernihan nalar. Ini bukan wawancara resmi, ini cuma jeritan hati seorang istri yang ngelihat suaminya stres berat. Tapi, coba lo garis bawahi frasa “orang-orang mengerikan”.
Dalam bahasa birokrasi, “mengerikan” itu bukan berarti mereka bawa celurit ke kantor. Mengerikan di sini merujuk pada power atau kekuasaan menggurita yang mereka pegang. Siapa sih 300 (atau sampai 400) orang ini? Mereka adalah Pejabat Eselon II, III, dan IV di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DJBC). Buat lo yang nggak paham struktur pemerintahan, menteri itu jabatannya politis, dia bisa datang dan pergi. Tapi Eselon II, III, dan IV? Mereka adalah Deep State-nya kementerian.
Mereka adalah penguasa teknis lapangan. Mereka yang tahu di mana celah pajak bisa dinegosiasikan, mereka yang pegang kunci kontainer di pelabuhan, mereka yang duduk manis di posisi-posisi yang oleh Purbaya disebut secara gamblang sebagai “tempat-tempat gemuk”.
Sekarang, mari kita bedah manuver “bunuh diri” yang dilakuin Purbaya.
Di kementerian, lo nggak bisa main pecat PNS seenaknya jidat. Aturannya ketat banget. Jadi, apa yang dilakuin Purbaya buat motong jalur mafia ini? Dia pakai taktik shock therapy.
Tanggal 10 September 2026, dia mutasi ratusan pejabat ini. Strateginya brilian sekaligus nekat: “Saya kocok ulang, saya pindahin yang kurang baik ke daerah, yang baik ke pusat.” Dia secara harfiah mengambil pejabat-pejabat dari lahan basah, memutus rantai “diskusi dengan wajib pajak tertentu”, dan membuang mereka ke tempat yang “sepi”.
Lo harus paham, bagi seorang birokrat yang udah bertahun-tahun nyaman dapet kickback atau setoran gelap dari lahan basah, dipindah ke daerah sepi itu ibarat kiamat finansial. Purbaya nggak cuma mindahin meja kerja mereka, dia lagi memutus urat nadi aliran uang haram yang mungkin udah menghidupi ekosistem tak kasat mata di bawah sana.
Dan apa hasilnya? Dokumen ini nyatet pernyataan Purbaya yang sangat krusial: “Sampai dengan akhir Juli tahun ini (2026), tumbuhnya hampir 30 persen daripada tahun lalu… Itu terjadi tanpa kenaikan tax rate.”
Mindblowing, kan? Penerimaan pajak naik 30 persen tanpa pemerintah harus naikin tarif PPN atau pajak lainnya! Logika ekonominya simpel banget, Bos: uang yang selama ini bocor ke kantong-kantong pribadi, berhasil dipaksa masuk ke kas negara cuma gara-gara Purbaya “menyapu” para penjaga gerbangnya.
Tapi di sinilah letak tragedinya, dan di sinilah permainan gelap itu mulai dipertontonkan secara vulgar di depan mata kita.
Lo pikir, ekosistem raksasa yang kehilangan akses ke uang triliunan rupiah bakal diam aja ngelihat periuk nasinya ditendang? Absolutely not. Sistem yang terancam akan selalu mencari cara untuk mempertahankan eksistensinya. Di birokrasi kita, ketika bawahan “berontak”, mereka nggak demo bakar ban di depan Monas. Pemberontakan birokrasi itu bentuknya adalah bisikan, sabotase administratif, dan lobi-lobi politik tingkat tinggi di ruang-ruang gelap kekuasaan.
Hanya butuh waktu EMPAT HARI bagi sistem untuk bereaksi. Tanggal 10 September Purbaya merombak 300+ pejabat itu. Tanggal 14 September, saat Purbaya lagi rapat resmi di DPD RI bela APBN, sebuah telepon dari sosok yang dia sebut “Bapak” masuk.
Beberapa jam kemudian, namanya lenyap dari daftar kabinet. Digantikan oleh Suahasil Nazara, seorang birokrat karier yang aman, patuh, dan merepresentasikan status quo.
Ketika wartawan nanya ke Purbaya, apakah pencopotannya ini berkaitan dengan perombakan 300 pejabat itu, jawaban Purbaya sangat jujur, dingin, dan telanjang: “Sebagian ada. Sebagian iya.”
Ini adalah konfirmasi paling epik dari seorang mantan menteri bahwa dia baru saja dihabisi oleh sistem yang ingin dia bersihkan.
Tapi, kalau lo ngerasa pencopotan itu udah cukup vulgar, lo harus lihat apa yang terjadi dua hari setelahnya. Ini adalah bagian yang paling bikin gue muak, sekaligus membuktikan betapa liciknya orkestrasi kartel birokrasi ini.
Tanggal 16 September 2026, dua hari setelah Purbaya lengser, tiba-tiba Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul ke publik. Mereka dengan lantangnya mengusulkan agar mutasi 300+ pejabat itu “ditunda atau dibatalkan”.
Alasannya? Mereka tiba-tiba bilang menemukan “nama-nama ajaib” dalam daftar mutasi tersebut yang katanya tidak melalui proses assessment dan talent management.
Gue mau ngajak lo mikir pakai nalar yang sehat. Ke mana aja dua Dirjen ini waktu Purbaya masih berkuasa? Kenapa waktu SK itu digodok dan ditandatangani pada 10 September, mereka diam seribu bahasa dan bantah ada konflik? Jawabannya jelas: mereka nggak berani head-to-head sama Purbaya.
Mereka tahu Purbaya itu ibarat buldoser. Jadi, mereka wait and see. Mereka menunggu eksekutor tak kasat mata (tekanan politik ke Istana) bekerja menyingkirkan Purbaya.
Begitu Purbaya resmi out, barulah para petinggi birokrasi ini keluar dari sarangnya, berlindung di balik tameng “prosedur administrasi” dan “talent management”, lalu berusaha mengembalikan bidak-bidak catur mereka ke posisi semula.
Alasan “nama ajaib” itu adalah bahasa politis yang sangat halus untuk bilang: “Tolong batalkan mutasi ini, karena orang-orang kami yang pegang lahan basah ikut terbuang ke daerah.”
Sistem ini bener-bener bekerja dengan sangat sempurna. Suahasil Nazara, sang Menteri baru, dengan gaya khas birokrat konservatif, menyatakan bahwa dia masih “membahas” dan “menunggu usulan” dari unit Eselon I terkait nasib SK mutasi tersebut. Lo udah bisa nebak kan ending-nya bakal ke mana? SK itu kemungkinan besar bakal direvisi, dibatalkan, atau disesuaikan agar tidak lagi mengganggu zona nyaman para elit pajak dan bea cukai.
Investigasi ini ngajarin kita satu realita yang sangat pahit tapi harus kita telan: di negara ini, reformasi birokrasi itu cuma indah di atas kertas makalah dan pidato kenegaraan. Di lapangan, kalau lo berani motong kompas, kalau lo berani mindahin ratusan orang yang jadi “pengepul” di tempat-tempat gemuk, lo lagi ngedatengin death warrant (surat kematian) buat karier lo sendiri.
Gue nggak marah Purbaya dipecat. Sebaliknya, gue justru melihat pemecatan ini sebagai medali kehormatan tertinggi buat dia. Purbaya Yudhi Sadewa telah berhasil membuktikan bahwa sistem ini sebenarnya bisa dibersihkan, kebocoran itu sebenarnya bisa ditambal, dan penerimaan negara itu sebenarnya bisa naik 30 persen tanpa harus mencekik rakyat dengan pajak baru.
Sayangnya, dia lupa satu hal fundamental tentang politik Indonesia: keberhasilan yang terlalu telanjang dalam memberantas kebocoran uang gelap, adalah ancaman eksistensial bagi mereka yang hidup dari kebocoran tersebut. Purbaya tidak dipecat karena dia gagal. Purbaya dipecat karena dia terlalu berhasil menakut-nakuti “orang-orang mengerikan” di dalam labirin Kemenkeu.
Pada akhirnya, sandiwara pembatalan mutasi dengan dalih “nama ajaib” pasca-lengsernya Purbaya ini adalah bukti paling vulgar bahwa negara kita memang sedang sakit parah. Kartel birokrasi telah menang, status quo telah pulih, dan para pejabat gemuk kini bisa kembali tidur nyenyak di atas kasur lahan basah mereka.
Game over. Purbaya mungkin kalah, tapi dia kalah dengan cara yang menelanjangi kemunafikan republik ini sampai ke tulang-tulangnya.
