koranpilar.com, Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Dalam waktu dekat, perwakilan Pemkab Tulungagung dijadwalkan menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Sosial guna membahas kelanjutan proyek sekolah berasrama milik pemerintah tersebut.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, REI Hariadi, akan bertolak ke Jakarta pada Kamis (17/4) untuk membahas rencana pembangunan SR.
“Kami akan membicarakan secara teknis rencana pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya pada Selasa (14/4).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Kementerian Sosial bersama Kementerian PUPR telah melakukan survei terhadap lahan seluas 7,1 hektare yang disiapkan oleh Pemkab Tulungagung. Lahan tersebut terletak di Kelurahan Kedungsoko, berdampingan dengan SMP Negeri 5 Tulungagung.
“Lahannya cukup bagus dan sesuai,” jelasnya.
Lahan yang disiapkan sebelumnya merupakan lahan pertanian yang telah dialihfungsikan menjadi lahan perumahan. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu lahan milik Pemkab yang tidak terpecah-pecah.
Ahmad Baharuddin juga menyampaikan bahwa Pemkab belum membuka pendaftaran siswa baru untuk Sekolah Rakyat tahun ini. Alasannya, pembangunan gedung dan fasilitas penunjang lainnya masih menunggu proses lebih lanjut.
Sekolah Rakyat nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas asrama. Seluruh siswa akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, termasuk biaya makan dan pendidikan. Calon peserta didik berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menanggapi sekitar 3.000 anak usia sekolah di Tulungagung yang tidak melanjutkan pendidikan, Ahmad menyatakan bahwa mereka berpotensi menjadi sasaran utama program Sekolah Rakyat.
“Nanti akan kita telusuri dulu, apa penyebab mereka tidak melanjutkan sekolah,” katanya.
Sekolah Rakyat dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari verifikasi status ekonomi hingga tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain pelajaran formal, kurikulum juga akan fokus pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup.
