Oleh : Sila Basuki // Editor : Redaksi
Koranpilar.com. Surabaya – PENDAHULUAN : Ketika Luka Menjadi Borok.
Orang awam pun memahami : luka yang dibiarkan tanpa perawatan akan bernanah dan menjadi borok akut. Demikian pula “iktibar”-nya bagi Indonesia hari ini. Negara kaya raya ini sedang mengidap problem multidimensi : krisis moral elite, degradasi institusi, ketimpangan ekonomi, pelemahan ideologi, dekadensi akhlak generasi muda, hingga penetrasi oligarki domestik dan kapital global.
Secara yuridis formal, Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun praktiknya menunjukkan banyak penyimpangan serius dari cita-cita pendiri bangsa. Bangsa ini kaya sumber daya, strategis secara geopolitik, besar populasi, namun belum sepenuhnya berdaulat secara ekonomi, budaya dan kebijakan publik.
Mestinya kita mampu BERDIKARI. Sebagaimana Bung Karno menegaskan :
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri”.
BOROK NKRI : KEBOBROKAN MULTISEKTOR
- IDEOLOGI MELEMAH
Pancasila lebih sering menjadi slogan administratif daripada etika hidup bernegara. Ke-Tuhan-an tanpa moralitas, Kemanusiaan tanpa keadilan, Persatuan menjadi polarisasi uang, Kerakyatan dibajak liberalisme, sedangkan Keadilan Sosial cukup “dibayar” dengan bansos dan MBG.
Negara tampak menjalankan simbol Pancasila, tetapi kehilangan RUH Jati Diri Bangsa. Formalitas menjadi topeng kemunafikan.
“Kerusakan negara bermula ketika kepentingan privat mengalahkan kebajikan publik. Pengusaha jadi Pejabat dan Pejabat jadi Penjahat”.
- POLITIK DIKUASAI OLIGARKI
Demokrasi Indonesia menjadi “komoditi” yang makin mahal. Biaya politik tinggi melahirkan politik transaksional, dinasti, kartel partai dan korupsi kebijakan. Rakyat memilih, tetapi arah negara sering ditentukan oleh kekuatan modal.
Demokrasi tanpa pemerataan ekonomi hanya akan memproduksi kecemburuan sosial dan instabilitas. Persoalannya bukan demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi yang dikooptasi modal dan “uang receh” penyumpal suara konstituen.
- EKONOMI : KAYA RAYA, TAPI TAK BERDAULAT
Indonesia kaya mineral strategis, energi, agraria, kelautan dan bonus demografi. Namun kekayaan itu belum otomatis menjadi kesejahteraan rakyat.
Indikator borok ekonomi tampak pada : dominasi asing atas aset strategis, ketergantungan impor, ketimpangan wilayah produktif, serta lemahnya industrialisasi nasional.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang produksi penting harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat. Namun praktiknya, nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati segelintir elite dan jejaring kapital global. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (Pancasila, Sila ke-5) masih terasa utopis.
- EXPLORASI OLIGARKI DAN ELITE GLOBAL
Kolonialisme modern tidak lagi berbentuk penjajahan fisik. Kini hadir melalui kontrol investasi strategis, utang negara, dominasi teknologi, penetrasi budaya konsumtif, hingga perusakan mental generasi muda.
Bukan berarti seluruh investasi asing buruk. Masalah muncul ketika negara kehilangan posisi tawar dan gagal memastikan manfaat nasional bagi rakyat.
Oligarki bekerja dengan mengubah demokrasi menjadi arena distribusi konsesi ekonomi. Demokrasi transaksional inilah yang perlahan menggerogoti kedaulatan bangsa.
Frasa Sederhananya :
“Indonesia jangan hanya menjadi pasar besar, lumbung bahan mentah, atau sapi perah peradaban bangsa lain”.
- HUKUM LEMAH, KEADILAN TERSANDERA
Hukum masih terasa :
“Tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
Fenomena “No Viral No Justice” menjadi bukti lemahnya kepastian hukum. Banyak kasus baru diproses setelah viral di media sosial.
Berbagai kasus korupsi besar pun menunjukkan ketimpangan perlakuan hukum. Sementara rakyat kecil cepat diproses, mega korupsi bernilai triliunan rupiah sering berjalan lambat dan penuh celah.
Ketidakpastian hukum lahir dari korupsi struktural, intervensi kekuasaan dan lemahnya akses keadilan masyarakat bawah. Dampaknya bukan hanya merusak kepercayaan rakyat, tetapi juga melemahkan legitimasi negara.
DIAGNOSIS : AKAR PENYAKIT
- Sistem Oligarki
Kekuasaan politik, ekonomi, hukum dan informasi terkonsentrasi pada segelintir elite yang ditopang oligarki lokal maupun global. Bila oligarki berhasil mengooptasi kebijakan negara, maka yang rusak bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh tatanan NKRI.
Prabowo pernah mengingatkan :
“Mereka ramalkan kita ini bubar tahun 2030”.
- Krisis Keteladanan
Elite pejabat gagal menjadi role model etika publik. Anak muda lebih banyak menyaksikan perilaku koruptif daripada keteladanan patriotik dan nasionalis.
Fitnah harta, tahta dan syahwat telah mengalahkan kepentingan rakyat dan negara.
- Lemahnya Institusi
Institusi negara kalah oleh patronase personal dan kepentingan dinastik. Dengan menempatkan pejabat yang loyal pada oligarki, maka lembaga negara yang seharusnya kuat justru berubah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
- Krisis Moral-Spiritual
Religiusitas simbolik lebih dominan daripada etika substantif. Agama sering dijadikan topeng moral, sementara korupsi dan penyimpangan tetap berlangsung.
- Hilangnya Visi Peradaban
Bangsa ini terlalu sibuk pada kontestasi kekuasaan lima tahunan hingga melupakan pembangunan peradaban. Pendidikan mengejar angka, budaya mengejar viralitas, sedangkan karakter dan budi pekerti makin tersisih (bersambung…).
