Tulungagung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin (29/9/2025).
Dalam aksinya, mahasiswa mengusung tiga tuntutan utama, hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, buka transparansi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta lakukan evaluasi ketat mekanisme beasiswa.
Situasi sedikit memanas ketika massa aksi meminta kejelasan langsung dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, didampingi Forkopimda, akhirnya turun menemui mahasiswa.
“Tidak ada kriminalisasi terhadap aktivis maupun mahasiswa di Tulungagung. Kalau ada, itu bukan di sini,” tegas Gatut Sunu di hadapan massa.
Rupanya, isu kriminalisasi itu bukan satu-satunya yang memjadi sorotan mahasiswa. Mereka juga menuntut transparansi distribusi BOS dan beasiswa yang dinilai tidak jelas.
Menanggapi hal transparasi anggaran itu, Gatut Sunu menyatakan siap membuka akses data sepenuhnya.
“Saya sudah perintahkan agar data BOS, mulai dari SD sampai SMP, bisa diakses. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Bahkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu juga menekankan pentingnya ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
“Kritik dan aspirasi kami terima pemerintah tidak boleh alergi terhadap masukan,” tambahnya.
Setelah melakukan aksi mahasiswa berakhir dengan tertib. Meski demikian, tuntutan soal transparansi dan akuntabilitas yang mereka suarakan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Tulungagung.
Penulis. Kang Yon
Editor. Koran Pilar
