Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Albarraa (Gus Barra) menunjukkan respons cepat dalam menangani dugaan keracunan makanan massal yang menimpa ratusan siswa.
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis secara intensif. Pemkab memastikan seluruh instansi terkait berada dalam posisi siaga penuh untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari insiden yang terjadi sejak awal Januari 2026 ini.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah memusatkan penanganan pada titik-titik krusial penyebaran kasus.
“Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak,” terang Gus Barra.
Keberadaan posko ini bertujuan untuk mempercepat evakuasi dan observasi medis bagi para santri dan siswa yang mengalami gejala serupa keracunan di lokasi tersebut.
Bupati Gus Barra juga merinci fluktuasi data pasien yang ditangani secara berkala oleh tim medis di lapangan. Lonjakan kasus terpantau signifikan selama empat hari berturut-turut, mulai dari 260 pasien pada 11 Januari, melonjak menjadi 384 pasien di hari berikutnya, hingga menyentuh angka 404 pada 13 Januari.
Per 14 Januari, tercatat tambahan 7 pasien baru yang membuat total pasien menjadi 411 orang, yang sekaligus menjadi tanda berakhirnya masa inkubasi medis.
Kondisi para siswa saat ini dilaporkan terus membaik berkat penanganan yang sistematis di berbagai fasilitas kesehatan.
“Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujarnya.
Pemkab terus memantau perkembangan sisa pasien yang dirawat untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan terbaik hingga benar-benar pulih.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Mojokerto memberikan kepastian bahwa beban finansial tidak akan menjadi kendala bagi keluarga korban. Seluruh biaya pengobatan bagi warga ber-KTP Mojokerto akan ditanggung penuh melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Sementara untuk santri yang berasal dari luar daerah, seperti Sidoarjo dan Jombang, Pemkab telah melakukan koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna sinkronisasi mekanisme pembiayaan perawatan mereka.
Paralel dengan penanganan medis, aspek perizinan dan standar keamanan pangan kini menjadi agenda utama perbaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tengah melakukan akselerasi terhadap kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG).
Data menunjukkan tantangan besar di lapangan, di mana dari total 77 SPPBG yang beroperasi di wilayah Mojokerto, baru 11 unit yang tercatat telah mengantongi izin SLHS secara resmi.
Pemerintah daerah tidak main-main dalam melakukan audit terhadap fasilitas penyedia makanan bagi siswa. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilakukan secara menyeluruh mencakup pengujian kualitas saluran air, ketersediaan fasilitas cuci tangan yang memadai, hingga prosedur higienitas di area pengolahan makanan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap unit penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan nasional demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Gus Barra menegaskan bahwa langkah hukum dan saintifik tetap berjalan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat luas. Tim laboratorium masih bekerja keras meneliti sisa makanan yang dikonsumsi oleh para siswa sebelum gejala keracunan muncul.
“Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan,” pungkasnya, menutup penjelasan mengenai upaya komprehensif yang tengah dijalankan Pemkab Mojokerto.
