Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah berhasil memperoleh Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan 2025 dari Pemerintah Pusat senilai Rp6,9 miliar.
Insentif tersebut diberikan untuk kategori Percepatan Penurunan Stunting, sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan capaian Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.
Penyerahan insentif dilakukan secara simbolis kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma Lantai 2, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (12/11).
Insentif tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025, dan dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.” Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menko PMK Pratikno, dan seluruh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan peran sentral kepala daerah sebagai aktor kunci dalam keberhasilan penurunan angka stunting.
“Peran kepala daerah itu kunci. Daerah yang berhasil menekan angka stunting biasanya dipimpin oleh kepala daerah yang lincah berkolaborasi, dari preemtif, preventif, hingga kuratif dalam kerangka pentahelix,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawalan Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat memberi dampak signifikan terhadap status gizi masyarakat.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional pada tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen, menunjukkan penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir.
“Capaian ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa, serta dukungan masyarakat dan kader Posyandu,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target penurunan stunting nasional menjadi 14,2 persen pada tahun 2029.
“Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya ada pada kerja kolektif,” tegasnya.
Wapres juga mengapresiasi penurunan kasus wasting, overweight pada balita, serta menurunnya anemia pada ibu hamil yang menunjukkan penguatan layanan kesehatan dan peran aktif tenaga lapangan.
Dengan diterimanya insentif fiskal ini, Pemkab Mojokerto menyatakan komitmen untuk semakin memperkuat strategi percepatan penurunan stunting, melalui sinergi lintas sektor, peningkatan literasi gizi keluarga, dan optimalisasi layanan kesehatan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya generasi Mojokerto yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.
