Mojokerto – Pemkab Mojokerto menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Revisi III Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat pelayanan gizi dan menyamakan persepsi pelaksana di lapangan.
Kegiatan berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Sabtu (15/11) malam, dengan dihadiri para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Gizi Nasional yang memaparkan pembaruan Juknis MBG sesuai SK Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025.
Selain membahas teknis revisi, forum ini juga digunakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, sekolah, puskesmas, PKK, UMKM pangan lokal hingga perangkat daerah.
Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, menegaskan bahwa Kepala SPPG merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi MBG di lapangan. Ia menyebut regulasi tidak akan memberi dampak tanpa eksekusi optimal dari petugas gizi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Anda semua adalah motor penggerak. Tanpa peran semua petugas, kebijakan hanya menjadi dokumen tanpa dampak,” tegasnya.
Rizal yang berlatar belakang dokter itu menilai tantangan pemenuhan gizi di Mojokerto masih dipengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pangan bergizi, serta pola konsumsi anak dan remaja. Karena itu, ia menyebut program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi juga upaya perubahan perilaku konsumsi.
Untuk mendukung keberhasilan program, Pemkab Mojokerto telah mengoptimalkan berbagai inisiatif, di antaranya pengembangan dapur sehat sekolah, peningkatan kualitas kader posyandu, pendampingan keluarga rawan gizi, pembinaan UMKM pangan sebagai penyedia menu MBG, serta edukasi gizi terpadu di sekolah.
Wabup berharap Bimtek ini memperkuat kapasitas petugas gizi sekaligus membangun komitmen baru dalam peningkatan pelayanan gizi masyarakat.
“Penguatan garda gizi akan mendorong implementasi MBG yang lebih efektif dan berdampak bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Dengan penyamaan pemahaman melalui Bimtek ini, Pemkab Mojokerto menargetkan pelaksanaan MBG berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai standar pemerintah pusat.
