koranpilar.com, Tulungagung – Rencana perbaikan Jembatan Junjung di Kecamatan Sumbergempol tertunda karena dana Biaya Tak Terduga (BTT) dari Pemprov Jatim belum turun. Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menyampaikan bahwa penundaan ini berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Kami berusaha mencari solusi lain, termasuk refocusing anggaran,” ujar Dwi Hari, Rabu (12/2).
Saat ini, prioritas utama adalah perbaikan jalan longsor di Mojogitik, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, yang membutuhkan anggaran Rp2 miliar. Sementara itu, perbaikan Jembatan Junjung yang menelan biaya Rp7 miliar serta Jalan Selingkar Wilis juga tertunda.
Ketiga proyek tersebut sebenarnya telah diusulkan sebagai prioritas dalam tim anggaran. Namun, kebijakan refocusing berdasarkan PMK 29/2025 dan Inpres 1/2025 membuat anggaran harus dialokasikan secara selektif.
Kerusakan infrastruktur ini terjadi akibat hujan deras pada Desember 2024. Pemkab Tulungagung telah mengajukan bantuan BTT ke Pemprov Jatim, tetapi tidak satu pun disetujui.
Salah satu dampak besar dirasakan petani susu di Kecamatan Sendang akibat rusaknya Jalan Mojogitik. Ketua KUD Tani Wilis, Suwarto, mengungkapkan bahwa distribusi susu terganggu, menyebabkan kerugian hingga Rp61 juta per bulan.
Sebelumnya, susu dari Sendang bisa langsung diangkut ke pabrik di Pasuruan. Namun, karena jalan rusak, pengangkutan harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan truk tangki lebih kecil. Hal ini menambah biaya operasional dan berisiko menurunkan kualitas susu.
KUD Tani Wilis sempat berencana membantu pengurukan jalan dengan dana Rp10–15 juta, tetapi biaya yang dibutuhkan mencapai Rp50–75 juta. Hingga kini, mereka masih mencari solusi untuk memperbaiki akses jalan tersebut.
