Beranda Mojokerto

Bupati Mojokerto Tekankan Integritas dan Akuntabilitas Publik Pengelolaan Keuangan Daerah

25

Mojokerto – Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah amanah besar dan menjadi indikator utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penegasan ini disampaikan saat membuka Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2025, pada Senin (24/11) siang, di Grand Whiz Hotel Trawas.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Timur Ruli Ario Wibowo, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta seluruh pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Albarra menyampaikan peran vital pengelola keuangan dalam roda pemerintahan, di mana setiap aktivitas anggaran pada akhirnya bertujuan menghadirkan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan keuangan bukan sekadar kewajiban dan pekerjaan, tetapi amanah besar yang menentukan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Setiap angka dan dokumen memiliki dampak langsung terhadap pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” tegas Bupati.

Bupati menyatakan bahwa kegiatan pembinaan tersebut merupakan sarana produktif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan, sekaligus upaya strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga  Melawan Hoaks Lewat Diskusi Akademik, KPI UIN Sunan Kalijaga dan LPPM STIE Al-Anwar Berkolaborasi

Selain itu, beliau menekankan pentingnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang.

Laporan keuangan Sekretariat Daerah disinggung sebagai bagian krusial dalam keberhasilan Kabupaten Mojokerto mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali berturut-turut, dan komitmen tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan. Bupati juga meminta agar temuan bersifat administratif yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pelaksanaan APBD Tahun 2024 dijadikan perhatian dan pembelajaran.

“Temuan tersebut bukan semata catatan korektif, tetapi pengingat agar kita terus meningkatkan ketertiban, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,” ujarnya.
Mengingat kompleksitas kinerja Sekretariat Daerah yang menunjang capaian program pembangunan, Bupati Albarra menekankan bahwa ketelitian dan kecermatan harus menjadi prioritas utama, sebab kerja keuangan adalah kerja detail.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Mojokerto untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mendorong seluruh bagian Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab, termasuk pada ruang lingkup kerja Bupati dan Wakil Bupati.
Bupati Muhammad Albarra mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan atas dedikasi mereka di tengah padatnya aktivitas pemerintahan.

Baca Juga  Jaga Daya Beli Masyarakat dan Inflasi, Pasar Murah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Mojokerto di Mojoanyar

“Kepercayaan masyarakat adalah modal terpenting bagi pemerintah. Mari bekerja lebih disiplin, lebih teliti, dan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.