koranpilar.com, Tulungagung. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tulungagung dipastikan belum bisa direalisasikan tahun ini. Kendalanya terletak pada kondisi lahan yang memerlukan penanganan khusus sebelum bisa dibangun.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Wahyid Masrur, Rabu (28/5). Ia menjelaskan bahwa lahan seluas 7,2 hektare yang berlokasi di Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, memiliki elevasi 1–2 meter lebih rendah dari permukaan jalan.
“Perbedaan elevasi ini berpotensi menyebabkan banjir saat hujan, karena bangunan akan berada di bawah permukaan jalan,” jelas Wahyid.
Lahan yang terletak di sebelah barat SMPN 5 Tulungagung tersebut direncanakan akan diuruk terlebih dahulu sebelum tahap pembangunan dimulai.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan SR. Namun, hingga kini Pemkab Tulungagung masih berkoordinasi dengan kementerian terkait, apakah biaya pengurukan bisa menggunakan anggaran tersebut atau harus ditanggung daerah.
“Kami masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak,” tegas Wahyid.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Dwi Hari, membenarkan rencana pengurukan lahan tersebut. Ia menyebutkan, kebutuhan dana untuk pengurukan diperkirakan mencapai Rp7 miliar.
“Sudah dilakukan survei lokasi, memang ada selisih ketinggian antara lahan dan jalan,” jelasnya.
Setelah proses pengurukan, pembangunan SR baru bisa dilakukan setelah tanah dipastikan padat agar bangunan berdiri kokoh.
