liputan : kang Yon. Editor : Redaksi
Koran Pilar. Tulungagung, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar sosialisasi penerimaan daerah sejak awal tahun. Salah satunya melalui Sosialisasi SPPT dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat, 6 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perbankan, instansi terkait, para camat, kasi pemerintahan hingga kepala desa se-Kabupaten Tulungagung.
Gatut Sunu Wibowo, mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi atas kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB-P2 tahun sebelumnya. Ia menyebut capaian PBB-P2 tahun 2025 sebagai prestasi yang patut dibanggakan.
“Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tulungagung tahun 2025 berhasil melampaui target dan mencapai lebih dari 100 persen. Ini prestasi luar biasa. Artinya, kalau kita solid dan berkomitmen, target apa pun bisa kita raih,” ujar Gatut Sunu.
Meski demikian, Bupati mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh jajaran terlena. Menurutnya, keberhasilan 2025 justru harus menjadi standar yang kembali dilampaui pada 2026.
Ia menegaskan, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis dan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Karena itu, efektivitas koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama.
Bupati Gatut Sunu menekankan empat poin penting.
Pertama, distribusi SPPT harus dilakukan cepat dan tepat dan ia meminta kepala desa tidak menahan SPPT di kantor desa dan segera menyerahkannya kepada wajib pajak.
“Semakin cepat SPPT sampai ke warga, semakin cepat pula kesadaran untuk melunasi. Jangan ada penundaan,” tegasnya.
Kedua, peran aktif kasi pemerintahan Kecamatan untuk melakukan fungsi kontrol dan monitoring secara ketat terhadap progres pelunasan di desa-desa. Ia mengingatkan agar kecamatan tidak bersikap pasif dan segera mencari solusi jika ditemukan kendala di lapangan.
Ketiga, bahwa pajak adalah amanah rakyat yang tidak boleh disalahgunakan. Ia menegaskan tidak boleh ada penundaan penyetoran maupun penyimpangan pengelolaan dana pajak.
“Sekali kepercayaan rakyat hilang, roda pemerintahan di desa tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.
Keempat, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara edukatif, santun namun tegas. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan nyata.
“Sampaikan hasil kerja kita kepada masyarakat, agar mereka bangga ikut berkontribusi membangun Tulungagung,” ujarnya.
Bupati menegaskan akan memantau langsung kedesa dan kecamatan yang memiliki komitmen tinggi dalam pelunasan pajak sebelum jatuh tempo. Menurutnya, kinerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting ke depan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Sukowinarno, memaparkan hasil cetak massal ketetapan PBB-P2 Tahun Anggaran 2026. Ia menyampaikan bahwa jumlah SPPT yang dicetak mencapai 693.638 lembar, Ungkap Sukowinarno.
“Total ketetapan pajak PBB-P2 Tahun 2026 sebesar Rp42.651.808.139. Untuk tahun ini besaran pajak tidak mengalami kenaikan, kecuali ada penambahan objek pajak,”
Ia menambahkan, Bapenda tetap berkomitmen mendorong optimalisasi penerimaan melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan kembali menghadirkan program stimulus berupa hadiah undian bagi wajib pajak yang taat membayar PBB-P2.
Selain itu, Bapenda juga terus mendorong sistem pembayaran berbasis digital guna meminimalisir potensi penyalahgunaan. Kanal pembayaran seperti QRIS, marketplace, dan mobile banking terus diperluas sebagai bagian dari percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Untuk mencapai target maksimal, kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan camat, lurah, kepala desa, perangkat desa, RT/RW, perbankan, dan stakeholder lainnya sangat kami butuhkan,” ujarnya.
Ia juga melaporkan hasil capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung tahun 2025, mencapai sekitar 114,33 persen atau sebesar Rp 902,33 miliar dari target Rp789,22 miliar. Capaian ini tidak lepas dari peran besar bapak ibu camat, lurah, dan kepala desa. Atas kerja sama tersebut, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tandasnya.
