koranpilar.com. Tulungagung. Puluhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tulungagung masih belum mampu memenuhi kuota rombongan belajar (Rombel) pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024. Bahkan, 75 persen dari total keseluruhan SMP di Tulungagung belum mampu memenuhi kuota tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara, mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu PPDB gelombang pertama untuk jenjang SMP sudah ditutup. Diketahui, total keseluruhan SMP di Tulungagung ada sebanyak 48 sekolah.
“PPDB gelombang pertama sudah ditutup, dan hasil evaluasi menunjukkan ada 37 SMP yang belum mampu memenuhi kuota rombel,” kata Rahadi Puspita Bintara, Rabu (19/6/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi ini paling banyak terjadi di wilayah pinggiran Kabupaten Tulungagung, seperti di Kecamatan Sendang, Kecamatan Bandung, hingga Kecamatan Rejotangan. Bahkan, terdapat empat sekolah yang kondisinya sangat parah karena hanya mendapatkan 10 siswa baru.
Meski belum mampu memenuhi kuota rombel pada PPDB tahap pertama, puluhan SMP tersebut masih bisa mengikuti PPDB gelombang kedua pada Jumat (21/6/2024). Saat ini, 48 SMP di Tulungagung masih melaksanakan tahapan pendaftaran ulang.
“Saat ini masih proses daftar ulang. Rencananya, pada Jumat (21/6/2024) akan ada PPDB gelombang kedua, sehingga SMP yang belum memenuhi kuota rombel bisa memenuhi kuota tersebut,” ungkapnya.
Mengenai penyebab belum terpenuhinya pagu rombel pada beberapa SMP, Rahadi menyebut hal itu diperkirakan karena banyaknya jumlah SMP swasta maupun negeri di wilayah tersebut. Selain itu, kemungkinan angka kelulusan siswa SD pada wilayah tersebut juga minim.
Setelah pelaksanaan PPDB selesai, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB tahun ini. Apabila tetap ada sekolah yang jumlah siswanya minim, pihaknya masih harus mengkaji untuk melakukan merger terhadap sekolah tersebut meskipun siswa barunya sedikit.
“Bagi kami, sekolah itu merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah. Meski siswanya sedikit, selama ada siswa yang mendaftar, sekolah itu akan tetap dibuka untuk mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat,” pungkasnya (jp).
