liputan : Latif // Editor : Redaksi
koran pilar.com. Mojokerto, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten Mojokerto bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah setempat menggelar High Level Meeting (HLM) pada Kamis (12/3) di Ruang Satya Bina Karya (SBK).
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra), guna membedah data perkembangan inflasi terkini dan menyusun langkah taktis stabilisasi pasokan pangan di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Gus Barra menekankan bahwa kunci keberhasilan dalam menjaga daya beli masyarakat saat hari besar keagamaan adalah penerapan strategi 4K secara konsisten.
Strategi tersebut meliputi Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan otoritas moneter dianggap krusial untuk mencegah spekulasi pasar yang dapat merugikan konsumen menjelang lebaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, dalam laporannya membeberkan sejumlah data komoditas yang saat ini sedang dalam pengawasan ketat. Berdasarkan pantauan pasar, komoditas seperti cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras mulai menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan.
Selain itu, komoditas daging sapi turut masuk dalam daftar waspada seiring dengan kenaikan permintaan yang diprediksi akan terus meningkat hingga malam takbiran nanti.
Meskipun terdapat tren kenaikan pada beberapa barang, Sekdakab memastikan bahwa kondisi ekonomi makro di Bumi Majapahit masih dalam jalur yang aman.
“Indeks fluktuasi harga di wilayah kita pada Februari 2026 secara tahunan (yoy) sebesar 2,09 persen. Angka ini masih terkendali karena target nasional berada di angka 2,5 persen dengan deviasi 1 persen,” jelas Teguh Gunarko saat memaparkan realisasi inflasi daerah.
Lebih lanjut, data TPID merinci daftar sepuluh komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar terhadap indeks fluktuasi harga di Kabupaten Mojokerto. Komoditas tersebut mencakup cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, beras, mi instan kering, tomat sayur, cabai merah, ayam hidup, hingga wortel.
Analisis data ini menjadi basis bagi pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi pasar pada titik-titik yang paling terdampak.
Turut memberikan perspektif dari sisi ekonomi global, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Agung Budi Laksono, mengingatkan adanya risiko rambatan dari pasar internasional.
Ia menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi di Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India akibat pelemahan permintaan domestik perlu diwaspadai, kontras dengan Amerika Serikat yang terbantu oleh investasi teknologi kecerdasan buatan (AI) serta stimulus fiskal.
“Ketidakpastian global ini menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan agar ekonomi domestik tetap kuat menghadapi rambatan global serta mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Agung Budi Laksono.
Menurutnya, stabilitas harga di tingkat lokal merupakan benteng utama dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang tidak menentu tersebut.
Secara regional, Jawa Timur mencatatkan angka inflasi bulanan sebesar 0,95 persen (mtm) atau 4,88 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2026. Data menunjukkan Kabupaten Sumenep menempati posisi inflasi tertinggi, sementara Kabupaten Gresik berada di posisi terendah.
Pihak Bank Indonesia memproyeksikan bahwa permintaan musiman terhadap transportasi udara dan protein hewani akan menjadi pemicu utama tekanan inflasi dalam beberapa pekan ke depan.
Faktor alam juga menjadi variabel yang dibahas secara mendalam dalam rapat tersebut, terutama terkait cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Jawa Timur. Agung memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi memicu gagal panen pada sentra-sentra produksi sayur-mayur. Meski demikian, Kabupaten Mojokerto memiliki keunggulan kompetitif karena harga komoditasnya secara umum masih berada di bawah rata-rata provinsi.
“Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur, harga komoditas di Kabupaten Mojokerto relatif lebih rendah,” tambah Agung.
Pertemuan HLM ini diakhiri dengan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan kepolisian untuk melakukan pengawasan langsung ke pasar-pasar tradisional dan gudang distribusi.
Turut hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh serta Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata, yang memastikan kesiapan aparat dalam mengawal distribusi logistik agar tidak terjadi hambatan yang memicu kelangkaan barang di pasaran.
