Mojokerto – Puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 di Mojokerto menjadi momentum penting bagi tuan rumah untuk menunjukkan komitmennya dalam pengurangan risiko bencana.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, semangat pengurangan risiko bencana sejalan dengan falsafah Majapahit yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks kebencanaan, ia menyebut masyarakat harus bersatu menghadapi ancaman yang beragam.
“Semboyan Majapahit yang terkenal, mengajarkan bahwa meskipun berbeda kita tetap satu, dalam konteks kebencanaan inilah semangat yang harus kita pegang,” ujarnya di acara Disaster Leadership Forum, Kamis (2/10).
Kabupaten Mojokerto yang memiliki kondisi geografis beragam dinilai rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga ancaman erupsi gunung berapi. Untuk itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem mitigasi.
“Dengan kondisi geografis tersebut, kami berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat,” tegasnya.
Penerapan strategi berbasis masyarakat, lanjut Gus Bupati, memungkinkan mitigasi bencana lebih cepat dan efektif. Warga diharapkan tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga subjek aktif dalam pencegahan dan penanganan darurat.
Ia juga mengingatkan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi agenda lintas sektor, melibatkan semua unsur pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas lokal.
Momentum Bulan PRB, kata Gus Bupati, diharapkan bukan hanya seremoni tahunan, melainkan pemicu aksi nyata yang berkesinambungan.
“Ini bukan sekadar peringatan, tetapi harus menjadi tonggak perubahan menuju masyarakat yang lebih tangguh bencana,” katanya.
Puncak acara Bulan PRB 2025 di Mojokerto berlangsung di Pendopo Graha Majatama Pemkab Mojokerto dan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional serta perwakilan BNPB.
