koranpilar.com, Tulungagung — Menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg atau yang dikenal sebagai gas melon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama Polres Tulungagung melakukan inspeksi ke sejumlah agen LPG 3 kg. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi gas bersubsidi tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung, Arif Efendi, menjelaskan bahwa ketersediaan LPG 3 kg tidak mengalami perubahan ataupun pengurangan. “Kuota LPG 3 kg untuk tiap kabupaten sudah ditentukan, dan tidak ada pengurangan,” ujarnya. Menurut Arif, kelangkaan ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan masyarakat selama bulan Agustus, terutama pada perayaan HUT ke-76 RI.
“Banyak masyarakat yang menggiatkan kegiatan ekonomi, seperti berjualan dan UMKM,” jelas Arif. Aktivitas yang tinggi tersebut memerlukan tambahan pasokan gas LPG 3 kg, selain untuk kebutuhan rumah tangga. Namun, Arif menambahkan bahwa agen tetap memiliki stok yang terbatas.
Terkait upaya mengatasi kelangkaan ini, Arif mengungkapkan bahwa agen-agen LPG memiliki batasan kuota dan armada pengiriman. “Mau tidak mau, masyarakat harus bersabar dan antre,” katanya. Jika masyarakat tidak bisa mendapatkan LPG bersubsidi di pengecer, Arif menyarankan untuk menebusnya di pangkalan terdekat, meskipun di beberapa tempat stok di pangkalan juga terpantau kosong.
Arif memastikan bahwa warga miskin tetap akan mendapatkan akses ke LPG 3 kg. Namun, ia juga mengakui bahwa masih ditemukan penggunaan gas bersubsidi yang tidak tepat, seperti di hotel, restoran, kafe, dan kandang ayam. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya belum bisa menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut.
“Kami masih melihat kondisi masyarakat, apalagi di masa Pilkada seperti ini, semuanya sangat rentan,” tuturnya.
Sementara itu, Bambang, seorang pengecer LPG 3 kg di Tulungagung, mengungkapkan bahwa jatah LPG 3 kg yang diterimanya dari pangkalan berkurang drastis. “Biasanya tiap kiriman saya mendapat 200 tabung, namun sekarang dibatasi hanya 50 tabung per minggu,” ungkapnya. Pihak pangkalan menyebut pengurangan jatah ini disebabkan oleh kebijakan dari pusat. Meski demikian, Bambang tidak bisa berbuat banyak selain menerima jatah yang diberikan (jp).
