koranpilar.com. Tulungagung. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Ahmad Bahrudin menemui peserta aksi unjuk rasa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Tulungagung, Selasa (25/6/24).
Aksi HMI membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
Selepas pertemuan dengan peserta aksi, Marsono katakan aunjuk rasa merupakan hal waega negara dalam menyuarakan uneg-unegnya.
Meski demikian unjuk rasa harus dilakukan dengan santun, dan sesuai aturan yang ada.
“Sehingga nanti ketemu konstruksi berpikir yang sama,” jelasnya.
Unjuk rasa HMI membawa sejumlah isu, diantaranya terkait UU no. 21 tahun 2024 tentang TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), komersialisasi pendidikan, pembebasan aktivis yang ditahan oleh negara serta masalah insfrastruktur daerah.
Khusus untuk TAPERA dan pembebasan aktivis, Marsono akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat di atasnya.
“Untuk komersialisasi pendidikan kita bisa panggil Dinas Pendidikan, untuk insfrastruktur kita panggil Dinas PUPR,” terangnya.
Setelah dari DPRD Kabupaten Tulungagung, aksi berlanjut ke Pemkab Tulungagung.
Peserta aksi ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi.
Tri menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa tersebut.
Pihaknya akui ada beberapa ruas jalan di Tulungagung yang rusak. Namun untuk memperbaiki jalan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Kita akan mengalokasikan anggaran untuk jalan yang sering dilalui,” ujarnya.
Tri juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan praktik calo serta pungutan liar (pungli) di bidang pendidikan dengan memberikan informasi yang detail.
Sementara itu Fuad Fajrus Sobah, Ketua HMI Cabang Tulungagung, menyampaikan sejumlah poin kritis yang menjadi perhatian utama mahasiswa dan masyarakat setempat.
Pihaknya mendapat intrusksi untuk melakukan aksi nasional dengan membawa tiga tuntutan yakni, persoalan TAPERA, komersial pendidikan dan, yang ketiga pembebasan aktivis yang mendapatkan krominalisasi aparat
Sedang terkait insfrastruktur jalan, pihaknya menganggap pemerintah kurang serius dalam menanganinya.
Laku terkait MPP (Mall Pelayanan Publik) yang berada di Gedung Balai Rakyat.
Pihaknya anggap MPP kurang maksimal dan tidak efektif.
Sebab setelah mengurus berkas di MPP, pemohon harus kembali ke kantor dinas terkait.
“Tanggapan itu akan kita kawal terus agar sampai ke DPR RI,” pungkasnya (jp).
