Mojokerto – Menjelang triwulan akhir Tahun Anggaran 2025, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program strategis dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Staf Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin (13/10) pagi, di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK), kompleks Pemkab Mojokerto.
Rapat evaluasi tersebut membahas progres pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, mencakup realisasi anggaran, pendapatan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta capaian kinerja prioritas. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, kepala OPD, camat, serta jajaran teknis terkait.
“Kita sudah memasuki triwulan terakhir. Waktu kita terbatas, sehingga seluruh kepala perangkat daerah harus mempercepat realisasi kegiatan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat nyata,” tegas Gus Bupati.
Menurut laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga 13 Oktober 2025 realisasi belanja daerah mencapai Rp1,863 triliun atau 62,77% dari total pagu P-APBD Rp2,969 triliun, dan diproyeksikan meningkat hingga 94,78% di akhir tahun dengan perkiraan SiLPA Rp155 miliar.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian menunjukkan tren positif dengan realisasi 78,06% atau Rp666,68 miliar dari target Rp854,02 miliar. Beberapa sektor bahkan melampaui target, seperti Lain-lain PAD yang Sah (133,33%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (99,79%).
Sementara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mencatat total Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp1,187 triliun, terdiri atas pengadaan melalui penyedia Rp732,79 miliar dan swakelola Rp452,46 miliar. Hingga Oktober 2025, telah terealisasi lebih dari 12 ribu paket pengadaan, termasuk e-purchasing, pengadaan langsung, dan swakelola.
“Seluruh proses pengadaan harus transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan melibatkan UMKM lokal,” tegas Bupati Albarraa.
Di bidang pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaporkan perkembangan positif Mal Pelayanan Publik (MPP) “Grha Manavaseva” yang kini menaungi 28 instansi dengan 160 jenis layanan. Langkah tindak lanjut meliputi pembentukan Satgas Percepatan Perizinan, integrasi sistem OSS Nasional, dan coaching clinic bagi pelaku usaha.
Selain itu, Dinas Kesehatan melaporkan capaian penanggulangan TBC 88%, serta program Gercep Stunting (Gemapitu) dan Universal Health Coverage (UHC) yang telah menjangkau lebih dari 1,8 juta peserta JKN atau 67% dari total penduduk.
Dari sisi kinerja aparatur, BKPSDM mencatat tingkat kehadiran ASN mencapai 98%, dengan kepatuhan apel 93%. Sementara Inspektorat Daerah melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebesar 88,39%, serta perolehan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD–MCSP) senilai 59,2 poin, menempatkan Kabupaten Mojokerto di peringkat ke-6 Jawa Timur dan ke-23 nasional.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat implementasi transaksi non-tunai berbasis internet banking sesuai Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023, sebagai langkah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.
Menyoroti arah fiskal nasional, Bupati Albarraa mengingatkan potensi penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita harus siap menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional. Ketergantungan terhadap dana pusat perlu dikurangi. Kita harus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan menggali potensi PAD secara kreatif dan efisien,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan tiga fokus utama jelang penutupan tahun anggaran, yakni optimalisasi PAD melalui inovasi digital, efisiensi belanja birokrasi dengan pengalihan anggaran seremonial ke program berdampak langsung, serta penguatan tata kelola keuangan melalui pembinaan dan pengawasan internal proaktif.
“Mari kita buktikan bahwa Kabupaten Mojokerto mampu menutup Tahun Anggaran 2025 dengan capaian maksimal, akuntabel, dan membanggakan. Semangat kebersamaan dan integritas harus terus kita jaga demi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkas Gus Bupati.
