koranpilar.com, Tulungagung. Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan sosialisasi peningkatan realisasi PBB-P2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Selasa (18/3).
Bupati Gatut Sunu Wibowo mengakui, meskipun PBB-P2 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kapasitas fiskal daerah masih tergolong rendah. “Tekanan fiskal kita makin berat, karena selain efisiensi dari Pemerintah Pusat, kebutuhan belanja pegawai juga cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 40 persen,” ungkapnya.
Ia menekankan, agar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung tetap berjalan optimal, pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah harus lebih dimaksimalkan. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan realisasi PBB-P2 yang selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.
“Pada tahun 2020, tingkat realisasi PBB-P2 kita masih mencapai 97,69 persen. Namun, di tahun 2024 ini hanya sebesar 96,52 persen. Ini berarti ada potensi pendapatan yang gagal kita peroleh hampir Rp1,5 miliar,” jelas Bupati Sunu.
Untuk itu, dirinya meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera melakukan analisis terkait penyebab penurunan realisasi tersebut. “Saya minta dua minggu lagi hasil analisis dan alternatif solusinya sudah bisa dilaporkan kepada saya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para camat, kepala desa, dan lurah yang telah berkontribusi dalam pemungutan PBB-P2. Ia menyebutkan, capaian realisasi PBB-P2 Kabupaten Tulungagung tahun 2024 sebesar 96,56 persen, dan memberikan penghargaan kepada kecamatan dengan realisasi di atas rata-rata tersebut. Di antaranya, Kecamatan Tanggunggunung, Sendang, Pakel, Bandung, Kalidawir, Karangrejo, Pagerwojo, Campurdarat, Pucanglaban, Gondang, Rejotangan, Ngantru, Sumbergempol, dan Tulungagung.
“Saya harapkan, kecamatan-kecamatan lain yang belum mencapai rata-rata kabupaten, bisa lebih meningkatkan upaya penarikan PBB-P2 ke depannya,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan target PBB-P2 tahun 2025, sebagai bagian dari visi besar Kabupaten Tulungagung. “Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yaitu Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa,” tutup Bupati Sunu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Lilik Ismiati jelaskan ada 5 Kecamatan yang terlambat memenuhi target PBB P2 tahun 2024. Namun secara umum mereka mampu mengejar ketertinggalan tersebut.
Dirinya jelaskan capaian PBB P2 tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2020..
“Kita akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan mempermudah pembayaran PBB P2,” jelasnya.
Langkah inovatif yang diambil dengan pembayaran PBB P2 melalui dompet digital, serta peluncuran E-Layanan.
