Liputan: David Rio
Editor: Redaksi
Koranpilar.com. Tulungagung – Berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari tata kelola anggaran, penurunan alokasi Dana Desa, pembaruan data bantuan sosial, hingga akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, menjadi pembahasan dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan, S.Hum., M.Kp., di Kabupaten Tulungagung, Selasa (17/11/2026).
Bertempat di Balai Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Jairi menggelar dialog bersama mahasiswa dan unsur pemerintahan desa. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai kebijakan publik dan pengelolaan anggaran pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Jairi menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.
“Setiap masa reses saya berupaya menyediakan satu sampai dua titik pertemuan khusus dengan mahasiswa. Bagi saya, ini momentum untuk menghadap mahasiswa, bukan mahasiswa yang harus menghadap saya,” ungkap Jairi.
Ia juga memperkenalkan tiga program DPD Partai Golkar Tulungagung, yakni Sekolah Anggaran, Konsultasi Hukum, dan Konsultasi Produk UMKM. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman masyarakat, pendampingan hukum, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sekolah Anggaran Dorong Pemahaman Pengelolaan APBD
Salah satu pembahasan dalam dialog tersebut berkaitan dengan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Tulungagung yang nilainya mencapai sekitar Rp3 triliun.
Melalui program Sekolah Anggaran, Jairi mengajak mahasiswa memahami proses penyusunan anggaran daerah, mulai dari pendapatan, belanja operasional, pembangunan infrastruktur, hingga realisasi program organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menjelaskan bahwa program tersebut telah dilaksanakan dalam dua gelombang. Pembahasan pertama mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025, sedangkan gelombang kedua berfokus pada APBD 2026.
Ke depan, mahasiswa diharapkan dapat terlibat dalam mengawal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027.
Jairi turut menyampaikan perhatian terhadap SiLPA Kabupaten Tulungagung yang disebut pernah mencapai sekitar Rp400 miliar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan program di setiap OPD dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disebut mencapai sekitar Rp300 miliar juga menjadi salah satu materi pembahasan. Ia mengajak mahasiswa memahami dasar pengalokasian anggaran tersebut serta memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Jairi juga menekankan pentingnya memperhatikan pemenuhan belanja wajib, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Anggaran yang baik adalah semakin sedikit anggaran operasional dan semakin banyak belanja modal. Dengan begitu, manfaat anggaran bisa lebih dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Jairi turut memaparkan gambaran RAPBD Provinsi Jawa Timur 2027. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah sekitar Rp27 triliun. Perbedaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai strategi pembiayaan dan pengelolaan fiskal daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa belanja operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mendominasi, sementara belanja modal perlu terus diperhatikan agar pembangunan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Penurunan Dana Desa Jadi Perhatian Pemerintah Desa
Pembahasan kemudian berlanjut pada aspirasi mengenai kondisi keuangan desa. Dalam dialog bersama mahasiswa dan unsur pemerintahan desa, sejumlah perwakilan menyampaikan harapan terkait dukungan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.
Aspirasi tersebut mencakup perbaikan dua titik saluran irigasi di wilayah Dukuh Satu dan Kedungrejo, serta pengaspalan jalan desa menuju sekolah dasar yang diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.
Menanggapi hal tersebut, Jairi menjelaskan bahwa sejumlah desa saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat penurunan alokasi Dana Desa.
Ia menyebutkan, anggaran yang sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp900 juta kini di beberapa desa berada pada kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan perencanaan yang lebih cermat agar kebutuhan operasional pemerintahan desa dan pembangunan tetap dapat berjalan.
Sebagai salah satu alternatif, Jairi mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan peluang pengajuan Bantuan Keuangan (BK) Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, saluran irigasi, jalan usaha tani, hingga perbaikan kantor desa.
Ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen teknis dalam setiap pengajuan, seperti lokasi pembangunan, titik koordinat, panjang, dan lebar pekerjaan. Dengan dokumen yang jelas, usulan pembangunan diharapkan lebih mudah diproses melalui mekanisme perencanaan pemerintah daerah.
Pembaruan Data Kesejahteraan Masyarakat Perlu Diperhatikan
Persoalan data kesejahteraan masyarakat turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Irma Ainun Nikmah, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait perubahan kategori desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial.
Menurutnya, terdapat kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa perubahan kategori desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya. Sebagian warga juga masih membutuhkan pemahaman mengenai prosedur pembaruan data agar hak mereka terhadap bantuan sosial tetap dapat diperjuangkan sesuai ketentuan.
Menanggapi hal tersebut, Jairi menyampaikan pentingnya pembenahan dan verifikasi data sosial ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan, berdasarkan koordinasinya dengan Kementerian Sosial, cakupan masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam basis data Perlindungan Sosial (Perlinsos) disebut sekitar 1,9 persen atau 10.000 jiwa dari total penduduk sekitar satu juta orang.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan pangan, dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan identitas kependudukan, terutama terkait aktivitas pinjaman online maupun transaksi keuangan lainnya.
Jairi mendorong masyarakat yang merasa data kesejahteraannya belum sesuai untuk memanfaatkan mekanisme pengajuan keberatan atau masa sanggah melalui kanal resmi pemerintah.
Perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta mahasiswa juga diharapkan dapat berperan membantu proses pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Akses Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas Perlu Diperluas
Selain persoalan anggaran dan bantuan sosial, perhatian juga tertuju pada akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di wilayah pegunungan Kecamatan Kalidawir.
Seorang mahasiswi Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi menyampaikan hasil pengamatannya selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pagersari.
Dalam kegiatan tersebut, ditemukan sejumlah anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal. Keterbatasan akses menuju Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi salah satu kendala yang dihadapi keluarga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Jairi menjelaskan bahwa DPRD Jawa Timur telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak dan Penghormatan Penyandang Disabilitas.
Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata, termasuk dukungan anggaran dan pemerataan akses pelayanan pendidikan.
Jairi menyebutkan, anggaran pendidikan Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar Rp9 triliun hingga Rp10 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai dan tenaga pendidik.
Terkait kondisi anak-anak penyandang disabilitas di Desa Pagersari, ia meminta mahasiswa membantu melakukan pendataan agar dapat dikoordinasikan dengan SLB terdekat.
Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain layanan guru kunjung ke rumah maupun fasilitas antar-jemput siswa menggunakan kendaraan operasional SLB.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih mudah dan merata.
Sosialisasi Program Bantuan untuk Masyarakat dan Pelaku UMKM
Dalam dialog tersebut, Jairi juga menyampaikan sejumlah program bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai persyaratan.
Program tersebut meliputi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemasangan listrik gratis, bantuan pendidikan, serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Ia menyampaikan bahwa bantuan RTLH direncanakan meningkat dari Rp20 juta menjadi sekitar Rp35 juta pada 2027. Meski demikian, besaran tersebut tetap menyesuaikan ketentuan dan penetapan anggaran yang berlaku.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Jairi turut memperkenalkan program bantuan permodalan UMKM sebesar Rp3 juta bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
DPD Partai Golkar Tulungagung juga menyediakan layanan konsultasi produk UMKM setiap bulan. Pendampingan tersebut mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.
Menurut Jairi, pengembangan UMKM perlu didukung pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Sementara di sektor pendidikan, ia menyampaikan adanya kuota beasiswa bagi 45.000 siswa SMA dan SMK di Jawa Timur yang belum memperoleh fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).
Mahasiswa Berkesempatan Magang di DPRD Jawa Timur
Pada kesempatan yang sama, anggota tim Jairi, Ghufron, turut memberikan penjelasan mengenai ketentuan pertanahan, khususnya terkait pembelian lahan pertanian dan tanah pekarangan.
Ia mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan ketentuan kepemilikan dan pemanfaatan kedua jenis tanah tersebut sebelum melakukan transaksi.
Menjelang akhir kegiatan, Jairi membuka kesempatan magang bagi mahasiswa semester tujuh selama empat hingga enam bulan di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Mahasiswa dapat memilih penempatan sesuai bidang yang diminati, mulai dari Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B perekonomian, Komisi C keuangan, Komisi D pembangunan, hingga Komisi E kesejahteraan rakyat.
Selain memperoleh pengalaman di lingkungan legislatif, mahasiswa juga berkesempatan mengikuti kegiatan reses di tujuh titik wilayah Tulungagung dan Blitar.
Melalui kegiatan tersebut, Jairi berharap mahasiswa semakin memahami proses penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, serta pelaksanaan fungsi lembaga legislatif.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum reses tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan perhatian terhadap sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pembangunan infrastruktur desa, ketepatan bantuan sosial, penguatan UMKM, hingga pemerataan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Karena itu, kegiatan reses diharapkan tidak hanya menjadi sarana menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi awal dari proses koordinasi dan tindak lanjut yang melibatkan berbagai pihak.
Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, pemerintah desa, dan kalangan mahasiswa, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat diperjuangkan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.**














